Ketika Anies Baswedan menyatakan pada 18 Januari 2026 bahwa 97 persen deforestasi di Indonesia terjadi secara legal, ia tidak sekadar menyampaikan data lingkungan. Ia sedang mengajukan satu gugatan serius terhadap negara: bahwa kerusakan hutan bukan penyimpangan dari sistem, melainkan hasil kerja sistem itu sendiri.
Pernyataan tersebut langsung mengguncang diskursus publik. Selama bertahun-tahun, negara nyaman berlindung di balik narasi pembalakan liar dan perusakan ilegal. Namun jika hampir seluruh deforestasi terjadi melalui izin resmi, maka persoalan utamanya bukan kriminalitas, melainkan arsitektur kebijakan.
Dua hari kemudian, pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai merusak hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini memberi sinyal bahwa negara tidak sepenuhnya menutup mata. Namun di saat yang sama, muncul pertanyaan mendasar: apakah ini tanda perubahan arah, atau sekadar upaya meredam krisis legitimasi?
Izin sebagai Wajah Kekuasaan
Dalam negara modern, izin adalah simbol kekuasaan. Ia menentukan siapa yang boleh menguasai lahan, mengekstraksi sumber daya, dan meraup keuntungan. Ketika izin diberikan secara masif tanpa pertimbangan ekologis yang ketat, negara sejatinya sedang memilih keberpihakan.
Deforestasi legal menunjukkan bahwa negara tidak hanya gagal melindungi hutan, tetapi secara aktif memfasilitasi perusakannya. Hukum yang seharusnya menjadi pagar perlindungan berubah menjadi karpet merah bagi ekspansi korporasi.
Di titik ini, deforestasi tidak lagi bisa dipahami sebagai persoalan lingkungan semata. Ia adalah masalah politik kekuasaan, di mana keputusan administratif berdampak langsung pada keselamatan hidup jutaan warga.
Sumatra dan Harga dari Pembangunan
Bencana banjir dan longsor yang berulang di Sumatra bukanlah kejadian terpisah. Ia adalah akumulasi panjang dari pembukaan hutan, alih fungsi lahan, dan konsesi besar-besaran. Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah lama menjadi wilayah eksploitasi sumber daya, dengan janji pertumbuhan ekonomi sebagai pembenar.
Namun kenyataannya, pertumbuhan itu tidak pernah sebanding dengan ongkos ekologis yang harus dibayar masyarakat. Ketika hutan hilang, tanah kehilangan daya serap, sungai meluap, dan hujan berubah menjadi ancaman.
Menyebut kondisi ini sebagai “bencana alam” adalah bentuk penyangkalan. Ini adalah bencana kebijakan, yang lahir dari keputusan politik dan kelalaian negara.
Respons Negara dan Batasannya
Pencabutan izin 28 perusahaan oleh Presiden Prabowo adalah langkah penting, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan respons negara. Kebijakan ini bersifat korektif, bukan transformatif. Ia menambal kerusakan yang sudah terjadi, tanpa menyentuh akar persoalan: sistem perizinan yang mendorong eksploitasi.
Selama orientasi kebijakan masih bertumpu pada ekspansi investasi berbasis lahan, pencabutan izin akan selalu datang terlambat setelah bencana, setelah kritik, setelah korban berjatuhan.
Tanpa audit menyeluruh terhadap konsesi, transparansi data perizinan, dan pembatasan serius terhadap izin baru, negara hanya akan terus memadamkan api, bukan mencegah kebakaran.
Politik Lingkungan dan Pergeseran Publik
Yang membuat momen ini penting adalah perubahan sikap publik. Isu lingkungan kini tidak lagi dipandang sebagai urusan teknis atau aktivisme pinggiran. Generasi muda dan kelas menengah semakin sadar bahwa krisis ekologis adalah hasil pilihan politik.
Pernyataan Anies menjadi signifikan karena membawa isu lingkungan ke jantung perdebatan kekuasaan. Ia menantang negara untuk menjelaskan keberpihakannya: kepada rakyat atau kepada kepentingan ekonomi besar.
Di sisi lain, respons Prabowo menunjukkan bahwa politik lingkungan telah menjadi medan yang tidak bisa lagi diabaikan oleh penguasa.
Negara di Titik Uji
Deforestasi legal adalah ujian terbesar bagi legitimasi negara. Negara tidak cukup hanya bersikap tegas setelah kritik muncul. Negara dituntut untuk mengubah cara berpikir: dari pembangunan berbasis eksploitasi menuju pembangunan berbasis keberlanjutan.
Pilihan ini tidak mudah. Ia menuntut keberanian menghadapi kepentingan besar, rente ekonomi, dan jaringan kekuasaan yang selama ini menikmati izin dan konsesi. Namun tanpa pilihan itu, negara akan terus kehilangan kepercayaan publik.
Lebih dari Sekadar Hutan
Pada akhirnya, persoalan deforestasi bukan hanya tentang pohon atau lahan. Ia tentang hak hidup, rasa aman, dan masa depan rakyat. Ketika negara melegalkan kerusakan, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tetapi juga keadilan sosial dan legitimasi kekuasaan.
Pernyataan Anies pada 18 Januari 2026 membuka ruang perdebatan besar. Respons Prabowo pada 20 Januari 2026 membuka peluang koreksi. Apakah peluang itu akan berkembang menjadi perubahan arah, atau kembali tertutup oleh kepentingan lama, akan menentukan bagaimana sejarah mencatat periode ini.
Karena pada akhirnya, negara akan dinilai bukan dari seberapa banyak izin yang dicabut, tetapi dari keberanian untuk berhenti melegalkan kerusakan.
