Gerakan Rakyat menyampaikan kritik tegas terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh yang digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proyek ini dinilai sebagai kebijakan ambisius yang kini berpotensi meninggalkan beban keuangan jangka panjang bagi negara serta memerlukan pengusutan mendalam terkait dugaan penyimpangan.
Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna, menyatakan bahwa proyek KCIC harus dikaji secara serius karena terdapat indikasi kuat adanya keterlibatan kepentingan politik serta potensi praktik bancakan anggaran yang dapat merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan.
“Secara ekonomi, proyek Whoosh tidak berjalan sesuai arah yang tepat dan justru meninggalkan beban utang yang sangat besar. Keputusan ini diambil secara terburu-buru dan kini berdampak luas terhadap keuangan negara. Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab atas keputusan yang sudah dibuat,” tegas Nandang.
Menurut Nandang, total biaya proyek dilaporkan mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp120 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun). Setelah memperhitungkan bunga serta restrukturisasi pinjaman kepada Tiongkok, total beban keuangan negara diperkirakan dapat melampaui Rp130 triliun.
Ia menambahkan bahwa skema pembayaran utang proyek ini dapat berlangsung hingga 60 tahun, sehingga masyarakat Indonesia akan tetap menanggung cicilan meskipun infrastruktur kereta cepat tersebut telah melewati masa pakainya.
“Restrukturisasi dalam jangka waktu 60 tahun bukan solusi, melainkan bentuk pengalihan beban ke generasi berikutnya. Ini merupakan penundaan masalah fiskal yang bisa berdampak serius terhadap keuangan negara,” ujarnya.
Gerakan Rakyat juga mempertanyakan urgensi proyek KCIC sebagai transportasi publik strategis. Menurut mereka, manfaat yang diberikan dinilai tidak sebanding dengan biaya pembangunan, terutama ketika masih banyak infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang membutuhkan perhatian di berbagai daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Gerakan Rakyat secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek KCIC.
“Sebagai pihak yang memimpin dan mengesahkan proyek ini, Presiden Jokowi tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Klarifikasi dan pertanggungjawaban secara hukum maupun politik perlu diberikan kepada publik,” tutup Nandang.
Gerakan Rakyat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemeriksaan atas proyek yang dinilai berdampak besar terhadap masa depan fiskal negara.
