Teknologi di era sekarang ini berkembang dengan pesatnya. Layanan financial technology (fintech) pun menjadi salah satu inovasi yang hadir karena perkembangan teknologi. Fintech menjadi sebuah solusi bagi penyaluran pendanaan, terutama bagi mereka yang tidak terjangkau oleh layanan keuangan konvensional.
Layanan fintech yang terus bermunculan seiring waktu pun disikapi oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk wadah asosiasi bernama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Belum lama ini AFPI hadir memenuhi undangan Kadin Indonesia dalam acara diskusi ASEAN BAC-UK dan sekaligus ikut serta pada London Week di London, Inggris.
Kegiatan ini mempertemukan para pengusaha teknologi, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkumpul dan berkolaborasi dalam mendorong inovasi teknologi. AFPI memanfaatkan kesempatan ini untuk memamerkan kemajuan industri fintech peer-to-peer (P2P) lending Indonesia dan menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan global.
Dalam kesempatan side event Fireside Chat bersama mahasiswa Indonesia pada 11 Juni 2024 di Cambridge University, Judge Business School, United Kingdom, Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar menyampaikan tantangan perkembangan fintech P2P lending di Indonesia yang masih begitu besar. Proyeksi credit gap 2026 yang semakin membesar menurut MSME Market Study and Policy Advocacy EY menjadi Rp 2.400 triliun per tahun.
Menurut Entjik dalam keterangan resminya, Selasa (25/6/2024) "Hal ini merupakan gambaran peluang bisnis yang besar sekaligus sebagai tantangan bagaimana para pemangku kepentingan dapat memberikan akses pembiayaan alternatif bagi UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia”.
Entjik juga menyampaikan bahwa besarnya segmen masyarakat unbanked and underserved membuat kehadiran fintech P2P lending atau yang sering dipersepsikan masyarakat sebagai pinjaman online (pinjol) semakin signifikan di Indonesia. Terutama dalam rangka memberikan layanan keuangan inklusif menggunakan keandalan teknologi dan pemanfaatan data-data alternatif.
Dalam kesempatan tersebut Arief, mahasiswa MBA Judge Business School, Cambridge University mengusulkan agar AFPI melakukan rebranding menjadi Pindar (pinjaman daring). “Ini dilakukan agar terbebas dari image negatif pinjol yang sudah menjadi kesadaran masyarakat,” kata Arief.
Pada 12 Juni, AFPI melakukan audiensi dengan TheCityUK (Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan UK). Pada audiensi ini, AFPI disambut oleh Zhouchen Mao selaku Head, Asia Pacific, Rosalie Brown, Senior Executive, Technology, dan Qiuyu Chen, Senior Executive Asia Pacific TheCityUK.
Dalam diskusi tersebut, AFPI memaparkan manfaat dan peluang industri fintech P2P lending. TheCityUK menanggapi hal ini dengan antusias dan menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam portofolio investasi para member TheCityUK.
Di hari yang sama, AFPI juga melakukan kunjungan ke Kuflink (UK Peer to Peer Lending Platform). Dalam diskusi berlangsung hangat dan insightful tersebut, ada beberapa hal menarik tentang fintech P2P lending di UK. Ternyata, mayoritas pemain fokus pada pinjaman beragunan (secured loan), baik untuk multiguna maupun pinjaman produktif dan beberapa platform P2P lending UK lainnya, seperti Zopa, telah beralih menjadi bank digital. Audiensi ini tentunya dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi anggota AFPI.
Esoknya AFPI mengadakan pertemuan dengan HE Desra Percaya, Duta Besar Indonesia untuk Inggris dan Irlandia London, serta menutup hari terakhir kunjungannya dengan berpartisipasi pada kegiatan KADIN Fintech Dialogue. Dalam diskusi ini, menjelaskan peran krusial yang akan dimainkan oleh fintech P2P lending dalam mendorong Indonesia menuju masa keemasannya.
Lanskap fintech P2P lending Indonesia sudah terbukti tumbuh, dengan perkiraan 1,38 juta pemberi pinjaman dan 125 juta peminjam, dengan total agregat penyaluran yang telah mencapai Rp829 triliun.
Dan yang terpenting, Fintech lending telah muncul sebagai pendorong inklusi keuangan yang kuat di Indonesia. Terutama memperluas layanan keuangan ke segmen masyarakat yang underserved dan unbanked. Pemberdayaan ini sangat penting untuk mendorong kewirausahaan, menstimulasi ekonomi nasional, dan mempersempit credit gap, membuka jalan bagi Indonesia yang lebih inklusif dan sejahtera.
